Membawa drone saat liburan kini sudah menjadi agenda wajib bagi para konten kreator dan pencinta perjalanan. Sudut pandang mata burung (bird’s-eye view) yang dihasilkan kamera drone mampu menangkap kemegahan tebing pantai, birunya laut, hingga lekukan kawah gunung berapi dengan sangat dramatis. Namun, di tahun 2026 ini, Anda tidak bisa lagi menerbangkan pesawat tanpa awak ini sembarangan di ruang publik. Demi menjaga privasi, keselamatan udara, dan ketenangan ekosistem satwa liar, pemerintah bersama pihak pengelola kawasan wisata telah memperketat aturan terbang drone di berbagai destinasi populer Indonesia.
Bagi wisatawan yang tidak memperbarui informasi, menerbangkan drone di area terlarang kini bisa berujung konsekuensi fatal: penyitaan perangkat, denda hingga ratusan juta rupiah, bahkan ancaman kurungan penjara. Agar niat berburu dokumentasi estetis tidak berubah menjadi bencana hukum, memahami regulasi penerbangan terkini menjadi sangat krusial. Artikel ini mengupas tuntas aturan terbang drone, cara mengurus perizinan resmi, klasifikasi berat perangkat, hingga batas wilayah yang aman untuk dijelajahi.
Memahami Dasar Aturan Terbang Drone dan Regulasi Resmi Kemenhub 2026
Di Indonesia, pemanfaatan ruang udara untuk pesawat tanpa awak diatur ketat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui DKPPU. Seluruh aturan terbang drone dirancang untuk memastikan aktivitas rekreasi maupun komersial tidak mengganggu penerbangan sipil utama dan tidak membahayakan objek vital di darat.
Berdasarkan aturan terbaru yang berlaku di tahun 2026, setiap pemilik drone kategori tertentu wajib mendaftarkan perangkat secara digital melalui sistem aplikasi resmi Kemenhub yang terintegrasi. Pendaftaran ini memberi identitas unik pada setiap drone, mirip plat nomor kendaraan. Jika terjadi insiden jatuh atau pelanggaran wilayah udara, pemilik drone dapat mudah diidentifikasi pihak berwenang melalui basis data pusat.
Zona Larangan dalam Aturan Terbang Drone di Tempat Wisata
Sebelum menyalakan baling-baling drone di lokasi liburan, Anda wajib mengetahui peta tata ruang udara setempat. Otoritas penerbangan membagi wilayah udara menjadi beberapa zona, di mana beberapa area tempat wisata masuk kategori kawasan terlarang atau dibatasi. Memahami aturan terbang drone berarti memahami batas zona ini.
Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area)
Zona yang sama sekali tidak boleh dilewati drone untuk alasan pertahanan dan keamanan negara. Contohnya area sekitar Istana Kepresidenan (Istana Bogor atau Istana Negara Nusantara), instalasi militer, dan pembangkit listrik strategis. Menerbangkan drone di sini memicu tindakan pengamanan darurat langsung oleh petugas.
Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area)
Meliputi wilayah udara di atas bangunan bersejarah bernilai tinggi, situs cagar budaya (kompleks utama Candi Borobudur dan Prambanan), serta kawasan konservasi alam tertentu. Di kawasan terbatas, aturan terbang drone mewajibkan Anda mengantongi izin tertulis khusus dari instansi terkait sebelum lepas landas.
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
Zona radius bahaya di sekitar bandara atau lapangan udara. Banyak tempat wisata pantai atau perbukitan tanpa disadari masuk radius KKOP. Drone dilarang keras terbang di sini karena dapat mengganggu radar komunikasi pesawat komersial atau berisiko bertabrakan dengan helikopter dan pesawat yang mendarat atau lepas landas.
Syarat Berat Drone dan Kewajiban Registrasi ke DKPPU
Tidak semua drone diperlakukan sama di mata hukum. Regulasi menetapkan kategori kepemilikan dan batas operasional berdasarkan bobot total perangkat saat terbang (termasuk baterai dan aksesori kamera).
- Drone di Bawah 250 Gram (Kategori Mikro): Jenis ini (seperti seri DJI Mini) umumnya mendapat kelonggaran untuk rekreasi atau hobi. Anda tidak wajib memiliki lisensi pilot drone khusus untuk menerbangkannya di zona bebas, namun tetap wajib mematuhi batasan ketinggian maksimal.
- Drone 250 Gram hingga 2 Kilogram (Kategori Kecil): Kategori paling banyak dipakai fotografer perjalanan. Berdasarkan aturan terbang drone 2026, perangkat dalam rentang berat ini wajib didaftarkan ke sistem DKPPU untuk mendapat tanda registrasi resmi. Pilotnya sangat disarankan memiliki sertifikasi kompetensi dasar.
- Drone di Atas 2 Kilogram (Kategori Menengah/Komersial): Untuk drone profesional (DJI Inspire atau FPV rakitan berat), prosedurnya sangat ketat. Pemilik wajib memiliki sertifikat registrasi perangkat, lisensi Remote Pilot Certificate resmi Kemenhub, serta asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga.
Prosedur Izin Terbang Drone di Kawasan Konservasi & Taman Nasional
Taman Nasional seperti Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gede Pangrango, dan Rinjani adalah destinasi yang paling sering menjadi target video udara. Namun kawasan ini memiliki aturan lingkungan sangat sensitif yang membatasi penggunaan drone.
Mengapa Taman Nasional Sangat Ketat?
Suara dengungan baling-baling drone dinilai memicu stres pada satwa liar dilindungi, mengganggu pola bersarang burung endemik, hingga mengubah perilaku alami hewan (seperti komodo atau primata). Jatuhnya drone akibat angin kencang di kawah gunung atau hutan lebat berpotensi merusak vegetasi langka dan meninggalkan limbah baterai litium berbahaya.
Cara Mengurus Izin SIMAKSI untuk Drone
Untuk dokumentasi di dalam Taman Nasional, Anda wajib mengurus Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) khusus pengambilan gambar bergerak dengan drone. Prosesnya online melalui situs resmi masing-masing Balai Taman Nasional saat menyiapkan rencana perjalanan — mirip alur pada panduan SIMAKSI online pendakian kami. Anda diminta menjelaskan tujuan penggunaan video, durasi terbang, spesifikasi alat, serta membayar tarif PNBP khusus drone yang berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari.
Bagi Anda yang berencana mengikuti trip petualangan alam tanpa ingin dipusingkan kerumitan birokrasi ini, Anda bisa memilih paket perjalanan lewat platform marketplace open trip Kumbaya.id, di mana pemandu lokal biasanya membantu mengarahkan koordinasi izin dokumentasi resmi dengan petugas basecamp setempat agar agenda liburan berjalan lancar.
Sanksi dan Denda Pelanggaran Aturan Terbang Drone
Jangan sekali-kali meremehkan petugas lapangan atau nekat menerbangkan drone sembunyi-sembunyi (illegal flying). Sanksi saat ini tidak lagi sekadar teguran lisan. Kepolisian bersama penyidik pegawai negeri sipil perhubungan kini dibekali teknologi drone jammer canggih yang mampu memaksa drone mendarat darurat otomatis atau kembali ke titik asal secara paksa untuk disita.
Berdasarkan Undang-Undang Penerbangan, pelanggaran pemanfaatan ruang udara dan aturan terbang drone yang membahayakan keselamatan penerbangan dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda administratif maksimal hingga Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Untuk pelanggaran di kawasan Taman Nasional tanpa izin SIMAKSI, Anda bisa dikenakan denda lokal, pengusiran dari area wisata, hingga blacklist permanen dari seluruh kawasan konservasi Indonesia.
Tips Aman dan Etis Menerbangkan Drone saat Traveling
Agar dokumentasi Anda tetap aman, legal, dan menghormati hak orang lain di sekitar lokasi wisata, terapkan panduan keselamatan praktis berikut:
- Selalu Cek Aplikasi Peta Udara: Sebelum terbang, buka aplikasi navigasi udara seperti Altitude Angel atau aplikasi resmi lokal untuk memastikan koordinat Anda tidak masuk no-fly zone atau kawasan KKOP.
- Patuhi Batas Ketinggian Maksimal: Batas ketinggian untuk hobi tanpa izin khusus adalah maksimal 120 meter (400 kaki) dari permukaan tanah. Lebih tinggi sangat berbahaya karena berisiko berpapasan dengan pesawat berawak rute rendah.
- Jaga Jarak Pandang Visual (VLOS): Pastikan drone selalu dalam jangkauan jarak pandang mata telanjang. Jangan terbangkan terlalu jauh di balik bukit atau gedung tinggi di mana Anda tidak bisa melihat posisi fisik perangkat.
- Hormati Privasi Pengunjung Lain: Hindari merekam area privat seperti bagian dalam resor, tenda glamping, atau mengarahkan kamera terlalu dekat ke wajah wisatawan lain tanpa izin.
- Perhatikan Kondisi Cuaca Alam: Pantai selatan dan puncak gunung sering memiliki perubahan arah angin mendadak. Jangan memaksakan terbang jika indikator menunjukkan peringatan angin kencang atau saat kabut tebal turun.
Kesimpulan
Menikmati keindahan alam Indonesia dari udara memang memuaskan, tetapi hak itu harus dibarengi tanggung jawab hukum dan etika lingkungan. Dengan mematuhi aturan terbang drone, mengurus perizinan resmi di kawasan konservasi, serta menjaga keselamatan ruang udara, Anda turut menciptakan iklim pariwisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Baca juga panduan perjalanan lainnya di blog Kumbaya.
Jika Anda mendambakan perjalanan yang seru, teratur, dan bebas cemas soal birokrasi wisata yang rumit, percayakan rencana perjalanan Anda bersama Kumbaya.id. Platform marketplace open trip terpercaya ini menyediakan ratusan pilihan destinasi wisata alam eksotis di Indonesia, lengkap dengan panduan mitra pemandu lokal berpengalaman yang paham regulasi setempat dan spot terbaik untuk foto ikonik secara aman. Rencanakan petualangan impian Anda dan kemas drone Anda dengan bijak!